Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta merupakan ujung tombak pelayanan informasi di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Tanggung Jawab

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman seluruh Informasi Publik di SKPD/UKPD yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Tugas

 

1. Memberikan layanan informasi kepada publik,

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik,

3. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya,

4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik,

5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi,

6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik,

7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji kosekuensi,

8. Membuat laporan pelayanan informasi, dan

9. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID

 

 

 

Wewenang

 

1. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada Perangkat Daerah dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya,

2. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi,

3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk infomasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut,

4. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan

5. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya